KPK Bicara Bangun Sistem Integritas Partai di Kantor NasDem
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak partai politik membangun sistem integritas partai. Alasannya, parpol dianggap berperan penting dalam pemberantasan korupsi.
“Parpol ini bagian yang penting kalau mau dibilang untuk pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat diskusi tentang sistem integritas parpol di kantor DPP Partai NasDem, Menteng, Jakarta, Rabu, 13 September 2017.
Pahala mengatakan upaya pencegahan korupsi akan lebih cepat jika melibatkan partai. Dia mencontohkan rendahnya pelaporan harta kekayaan anggota DPRD se-Indonesia yang hanya sekitar 28 persen. Jika partai mengeluarkan surat yang mewajibkan anggotanya melaporkan harta kekayaan, maka persoalan tersebut bisa selesai. “Peran partai sangat penting,” kata dia.
Untuk sistem integritas parpol, KPK menawarkan kerja sama dengan sekolah kader yang dimiliki parpol dalam pelatihan bagi kader maupun calon kepala daerah. Untuk kader pemula, kata Pahala, pelatihan kader akan berisi training for trainers. KPK akan memberikan pelatihan langsung bagi kader pemula dengan materi integritas, serta menyiapkan modul dan fasilitatornya.
Sementara untuk calon legislator dan calon kepala daerah, selain berisi materi tentang integritas, juga akan ada materi soal gratifikasi dan lainnya. “Yang kami bawakan adalah best practices pengalama di 350 kabupaten/kota,” kata Pahala.
Selain menawarkan kerja sama, KPK juga mendorong parpol untuk membuat sistem etik untuk menciptakan sistem integritas bagi kader-kader parpol.
Wakil Sekjen DPP Partai NasDem Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, Willy Aditya, mengatakan pihaknya menyambut baik tawaran kerja sama KPK. Sejauh ini, kata dia, Nasdem sudah bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam proses pengusungan bakal calon di Pilkada 2015 dan 2017. “Dengan kedatangan KPK ini tentu sangat baik sekali untuk penegakan hukum dan demokrasi yang lebih berkualitas,” kata Willy.
Dia mengatakan Nasdem aka bekerja sama dengan KPK untuk memberikan semua daftar calon legislatif, bakal calon kepala daerah yang mendaftar ke NasDem, untuk diverifkasi. Ini untuk mengetahui siapa calon yang berpotenai punya masalah hukum maupun memiliki catatan merah.
Terkait permintaan KPK soal pelaporan harta kekayaan, kata Willy, Nasdem akan menyurati semua anggota DPRD yang berasal dari NasDem yang berjumlah sekitar 1.400 orang untuk menyerahkan laporan kekayaan.
Sumber : Tempo