KPK Bicara Bangun Sistem Integritas Partai di Kantor NasDem Berita

KPK Bicara Bangun Sistem Integritas Partai di Kantor NasDem

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak partai politik membangun sistem integritas partai. Alasannya, parpol dianggap berperan penting dalam pemberantasan korupsi.

"Parpol ini bagian yang penting kalau mau dibilang untuk pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat diskusi tentang sistem integritas parpol di kantor DPP Partai NasDem, Menteng, Jakarta, Rabu, 13 September 2017.

Pahala mengatakan upaya pencegahan korupsi akan lebih cepat jika melibatkan partai. Dia mencontohkan rendahnya pelaporan harta kekayaan anggota DPRD se-Indonesia yang hanya sekitar 28 persen. Jika partai mengeluarkan surat yang mewajibkan anggotanya melaporkan harta kekayaan, maka persoalan tersebut bisa selesai. "Peran partai sangat penting," kata dia.

Untuk sistem integritas parpol, KPK menawarkan kerja sama dengan sekolah kader yang dimiliki parpol dalam pelatihan bagi kader maupun calon kepala daerah. Untuk kader pemula, kata Pahala, pelatihan kader akan berisi training for trainers. KPK akan memberikan pelatihan langsung bagi kader pemula dengan materi integritas, serta menyiapkan modul dan fasilitatornya.

Sementara untuk calon legislator dan calon kepala daerah, selain berisi materi tentang integritas, juga akan ada materi soal gratifikasi dan lainnya. "Yang kami bawakan adalah best practices pengalama di 350 kabupaten/kota," kata Pahala.

Selain menawarkan kerja sama, KPK juga mendorong parpol untuk membuat sistem etik untuk menciptakan sistem integritas bagi kader-kader parpol.

Wakil Sekjen DPP Partai NasDem Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, Willy Aditya, mengatakan pihaknya menyambut baik tawaran kerja sama KPK. Sejauh ini, kata dia, Nasdem sudah bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam proses pengusungan bakal calon di Pilkada 2015 dan 2017. "Dengan kedatangan KPK ini tentu sangat baik sekali untuk penegakan hukum dan demokrasi yang lebih berkualitas," kata Willy.

Dia mengatakan Nasdem aka bekerja sama dengan KPK untuk memberikan semua daftar calon legislatif, bakal calon kepala daerah yang mendaftar ke NasDem, untuk diverifkasi. Ini untuk mengetahui siapa calon yang berpotenai punya masalah hukum maupun memiliki catatan merah.

Terkait permintaan KPK soal pelaporan harta kekayaan, kata Willy, Nasdem akan menyurati semua anggota DPRD yang berasal dari NasDem yang berjumlah sekitar 1.400 orang untuk menyerahkan laporan kekayaan.

Sumber berita: https://nasional.tempo.co/read/news/2017/09/14/078908889/KPK-Bicara-Bangun-Sistem-Integritas-Partai-di-Kantor-NasDem

 

bengkulu RASIS Toleransi PILKADA Surya Paloh Willy Aditya NasDem Kepri Surya Paloh Politik Gagasan Yemmi Livenda Dara Wita Anastasia 35 31 Dukung Kenaikan BBM KIH Nasdem Joko Widodo KIH Susilawati Kepri Kepri Damai Selat Malaka Damai Aceh War of Position on Asia Pacific Region I Kecurangan Pilpres Siskamling Tugas TNI Melawan Bencana Filsafat Barat Filsafat Timur Virtue Kebajikan Militer dan masyarakat Sipil Satpol PP Kewarganegaraan Moral Dimensi Moral Partikelir Keamanan Kontraktor Kinerja Citra Pelayanan Polisi Perang Amerika Serikat Jendral Soedirman Restorasi Virtue Militer Ideologi Ideologi KKP Perdamaian Wajib Militer demokrasi Hak Warga negara Wajib Militer human security Konvensi Politik Modern Mitos Semangat Pencerahan Restorasi Kepartaian U-19 Timnas INS Minang Kabau Filsafat kerja Minang Kabau Dialektika Rantau Solidaritas Visual Ironi Takdir Indonesia Negara Maritim Indonesia Semangat Pemuda Pemuda Republikanisme Uniform Civilian SBY POLRI TNI Defence Study Pertahanan Keamanan Defence Study Pertahanan Keamanan Tanda Tiga Lima 35 Joko Widodo Jokowi indonesia restorasi restorasi indonesia Indonesia di jalan restorasi Martir Demokrasi Kenaikan Gaji Mentri Nasdem Willy Aditya Gubernur Sumatera Barat Gubernur Sumatera Barat Catatan Adiwijaya Camilo Alif Alif Camilo Adiwijaya Parlemen Politik DPR

    0 Komentar Pada Artikel Ini

 

Tinggalkan Komentar