NasDem dan PAN Ingin Jabatan Ketum Parpol Dibatasi Seperti Presiden Berita

NasDem dan PAN Ingin Jabatan Ketum Parpol Dibatasi Seperti Presiden

PAN dan NasDem Ingin Jabatan Ketum Parpol Dibatasi Seperti Presiden

Jakarta, HanTer - Partai Amanat Nasional (PAN) dan Nasional Demokrat (NasDem) mengusulkan agar Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) mengatur pembatasan masa jabatan ketua umum (ketum) parpol sebagai bentuk mendukung kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan serta menunjang sistem demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Dimana, masa jabatan Ketum Parpol perlu disamakan dengan masa jabatan Presiden selama dua periode atau 10 tahun seperti yang diatur dalam UU Pemilihan Presiden (Pilpres).

Hal itu dikatakan oleh Ketua DPP PAN Taslim Chaniago dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP NasDem Willy Aditya saat dihubungi Harian Terbit, kemarin.

Hal itu dikatakan menanggapi fenomena dimana mayoritas parpol yang melaksanakan pemilihan Ketum namun masih mempertahankan para Ketumnya yang sudah menjabat lebih dari dua periode untuk tetap maju.

Taslim mengatakan, saat ini sah-sah saja para parpol kembali mengusung kader yang itu-itu saja menjadi Ketum dan menutup regenerasi di internal parpol karena tidak ada satupun UU yang membatasi hal itu. Melainkan, masa jabatan ketum diatur oleh AD/ART masing-masing parpol sesuai dengan kesepakatan para kader yang biasanya dikehendaki oleh Ketum itu sendiri.

Sehingga, lanjutnya, sudah seharusnya agar terjadi keseragam diantara seluruh parpol dalam menentukan masa jabatan Ketum diatur dalam sebuah UU. Dalam hal ini UU Parpol yang dinilai paling layak mengakomodir hal tersebut adalah UU Parpol.

"Idealnya UU Parpol mengatur itu (masa jabatan Ketum Parpol dibatasi). Maka UU Parpol perlu segera direvisi agar ada keseragaman di parpol," kata Taslim.

Menurut mantan anggota komisi hukum DPR ini, usulannya tersebut tentunya sejalan dengan sistem demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Dimana, sebutnya, masa jabatan presiden dan kepala daerah itu dibatasi hanya dua periode.

"Meskipun Ketum bukan jabatan politik di pemerintahan, tapi sebenarnya Ketum itu jabatan politik di luar pemerintahan yang berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Ini menyebabkan nepotisme yang kuat di pemerintahan," jelasnya.

Taslim mengaku, di PAN sendiri sudah menjadi tradisi bahwa tidak ada ketum yang menjabat lebih dari dua periode. Melainkan, katanya, di PAN dari awal terbentuk pada 1998 sampai saat ini, seluruh ketum PAN menjabat selama satu periode. "Itu tradisi di PAN, bukan di AD/ART. Itu kami lakukan karena kami mendukung kaderisasi," tegasnya.

Dia menilai, seorang kader yang sudah tidak menjadi Ketum partai bukan berarti sudah tidak dibutuhkan perannya. Melainkan, mantan Ketum bisa menjadi orang dibelakang layar yang menggerakan partai seperti Amien Rais setelah tidak menjadi Ketum dia menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN.

"Ketum itu managemen partai. Jadi ketika sudah tidak lagi menjadi Ketum, perannya masih dibutuhkan," ungkapnya.

Willy Aditya menambahkan, apabila ingin membangun sistem kepartaian sejalan dengan sistem demokrasi di Indonesia maka masa jabatan ketum harus dibatasi. Caranya, katanya, UU Parpol memberikan penegasan sebagai benang merah antara instrumen politik dengan sistem demokrasi yang sedang Indonesia jalankan.

Hal itu, sambungnya, merujuk pada Pemilu yang dilakukan setiap 5 tahun sekali bahwa terdapat mekanisme yang dilakukan untuk pergantian kekuasaan selama 5 tahun dan hanya diperbolehkan masa jabatan Ketum itu dua periode atau sama dengan masa jabatan presiden.

"Regenerasi memang harus dijamin oleh peraturan, sebagai jaminan lahirnya pemimpin baru dalam setiap generasinya," kata Willy Aditya.

Yang berlaku di NasDem, katanya, Ketum dipilih melalui Kongres yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali dan tidak ada pembatasan masa jabatan yang diatur dalam AD/ART partai.

"Sejauh ini memang belum ada aturan pembatasan berapa lama satu jabatan bisa diduduki oleh seseorang. Maka kami mendorong hal itu diatur dalam UU Parpol," tegasnya.

http://harianterbit.com/hanterpolitik/read/2015/01/10/15849/41/41/PAN-dan-NasDem-Ingin-Jabatan-Ketum-Parpol-Dibatasi-Seperti-Presiden

(Robbi)

 

bengkulu RASIS Toleransi PILKADA Surya Paloh Willy Aditya NasDem Kepri Surya Paloh Politik Gagasan Yemmi Livenda Dara Wita Anastasia 35 31 Dukung Kenaikan BBM KIH Nasdem Joko Widodo KIH Susilawati Kepri Kepri Damai Selat Malaka Damai Aceh War of Position on Asia Pacific Region I Kecurangan Pilpres Siskamling Tugas TNI Melawan Bencana Filsafat Barat Filsafat Timur Virtue Kebajikan Militer dan masyarakat Sipil Satpol PP Kewarganegaraan Moral Dimensi Moral Partikelir Keamanan Kontraktor Kinerja Citra Pelayanan Polisi Perang Amerika Serikat Jendral Soedirman Restorasi Virtue Militer Ideologi Ideologi KKP Perdamaian Wajib Militer demokrasi Hak Warga negara Wajib Militer human security Konvensi Politik Modern Mitos Semangat Pencerahan Restorasi Kepartaian U-19 Timnas INS Minang Kabau Filsafat kerja Minang Kabau Dialektika Rantau Solidaritas Visual Ironi Takdir Indonesia Negara Maritim Indonesia Semangat Pemuda Pemuda Republikanisme Uniform Civilian SBY POLRI TNI Defence Study Pertahanan Keamanan Defence Study Pertahanan Keamanan Tanda Tiga Lima 35 Joko Widodo Jokowi indonesia restorasi restorasi indonesia Indonesia di jalan restorasi Martir Demokrasi Kenaikan Gaji Mentri Nasdem Willy Aditya Gubernur Sumatera Barat Gubernur Sumatera Barat Catatan Adiwijaya Camilo Alif Alif Camilo Adiwijaya Parlemen Politik DPR

    0 Komentar Pada Artikel Ini

 

Tinggalkan Komentar