Nasdem Minta KPK Buat Aturan Tentang Larangan Mahar Politik Berita

Nasdem Minta KPK Buat Aturan Tentang Larangan Mahar Politik

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan partai politik kerapkali meminta mahar kepada calon kepala daerah yang ingin mendapatkan rekomendasi atau dukungan dari partai politik.

Pahala menuturkan, dalam gelaran Pilkada Serentak 2015, KPK melakukan survey terhadap calon kepala daerah yang kalah dalam konstestasi Pilkada.

“Ada sekitar 270 (orang) kita hubungi. Itu ada fakta mahar yang menarik. Waktu kita tanya apa biaya yang paling besar dari pencalonan kepala daerah waktu itu,” ujar Pahala, Jakarta, Rabu (13/9).

Pahala menambahkan, berdasarkan keterangan dari calon kepala daerah yang kalah saat itu, biaya paling mahal untuk mahar dan membiayai saksi mencapai angkat miliaran rupiah.

“Bukan biaya kampanye yang mahal. Berapa maharnya dia sebut? Ada yang Rp 5 miliar dan segala macam. Kalau kita konfirmasi hampir ke semua partai mengatakan nggak ada itu mahar,” katanya

Sementara, Ketua DPP Nasdem bidang informasi dan komunikasi Willy Adhitya mengatakan perlunya ada pencegahan perilaku koruptif dengan tidak boleh meminta mahar kepada calon kepala daerah karena hal tersebut akan membuat calon berpikir bagaimana mengembalikan mahar yang dikeluarkan untuk menebus dukungan.

“Politik tanpa mahar. Bagaimana untuk pencegahan korupsi itu tidak mungkin kepala daerah dari awal dia sudah dipakai dia harus membayar sekian harga kemudian dia ikut berkontestasi.” kata Willy.

Willy meminta kepada KPK agar membuat kebijakan yang mengatur tentang politik transaksional melalui mahar politik

“Jadi NasDem minta KPK untuk membuat instrumennya ini. KPK harus mengembangkan ini agar politik tanpa mahar ini benar-benar jalan,” katanya.

Sumber berita: https://nusantaranews.co/nasdem-minta-kpk-buat-aturan-tentang-larangan-mahar-politik/

 

bengkulu RASIS Toleransi PILKADA Surya Paloh Willy Aditya NasDem Kepri Surya Paloh Politik Gagasan Yemmi Livenda Dara Wita Anastasia 35 31 Dukung Kenaikan BBM KIH Nasdem Joko Widodo KIH Susilawati Kepri Kepri Damai Selat Malaka Damai Aceh War of Position on Asia Pacific Region I Kecurangan Pilpres Siskamling Tugas TNI Melawan Bencana Filsafat Barat Filsafat Timur Virtue Kebajikan Militer dan masyarakat Sipil Satpol PP Kewarganegaraan Moral Dimensi Moral Partikelir Keamanan Kontraktor Kinerja Citra Pelayanan Polisi Perang Amerika Serikat Jendral Soedirman Restorasi Virtue Militer Ideologi Ideologi KKP Perdamaian Wajib Militer demokrasi Hak Warga negara Wajib Militer human security Konvensi Politik Modern Mitos Semangat Pencerahan Restorasi Kepartaian U-19 Timnas INS Minang Kabau Filsafat kerja Minang Kabau Dialektika Rantau Solidaritas Visual Ironi Takdir Indonesia Negara Maritim Indonesia Semangat Pemuda Pemuda Republikanisme Uniform Civilian SBY POLRI TNI Defence Study Pertahanan Keamanan Defence Study Pertahanan Keamanan Tanda Tiga Lima 35 Joko Widodo Jokowi indonesia restorasi restorasi indonesia Indonesia di jalan restorasi Martir Demokrasi Kenaikan Gaji Mentri Nasdem Willy Aditya Gubernur Sumatera Barat Gubernur Sumatera Barat Catatan Adiwijaya Camilo Alif Alif Camilo Adiwijaya Parlemen Politik DPR

    0 Komentar Pada Artikel Ini

 

Tinggalkan Komentar