Restorasi Indonesia Gagasan Surya Paloh Catatan

Restorasi Indonesia Gagasan Surya Paloh

Padang Ekspres • Minggu, 10/11/2013
Oleh : H. Sutan Zaili Asril, Wartawan Senior dan CEO Padang Ekpress Group

“Dalam bedah buku itu, hadir langsung author buku Willy Aditya, yang adalah seorang putra Minang­kabau/Sumatera Barat”

SEBETULNYA, istilah restora­si pernah digunakan untuk periode sejak 29 Desember 1874. Pasca­ku­deta Martinez Campos 14 April 1931, Republik Spanyol Pertama pun berakhir dengan pemulihan mo­narki di bawah Alfonso XII, melalui proklamasi Republik Spanyol Ke­dua. Hanya saja, selama ini istilah restorasi lebih dekat dengan/ke perspektif politik kebangsaan, se­perti Restorasi Meiji (Meiji Ishin, Meiji Reotoration, 1866-1905). Yaitu, setelah zaman Edo/shogun Tokugawa berakhir/bermula masa Meiji dalam bentuk pengembalian kekuasaan pada Kaisar—walau dalam format monarki terbatas. Sebuah gerakan pembaruan ke­bang­saan di Jepang yang antara lain memilih jalan modernisasi pen­didikan (sebagaimana Hatta—ketika Be­lan­da melarang PNI/1928, me­nga­dili Soekarno/1930, Sartono bubarkan PNI dan Soekarno men­dirikan Partindo/1931, Hatta tak se­tuju dan memilih mengganti Partai Nasional Indonesia menjadi Persya­ri­katan Nasional Indonesia/PNI Baru/1931).

Sebagaimana kebanyakan kita mengetahui, pada 31 Maret 1854, Comodor Matthew Calbraith Perry/Kapal Hitam Angkatan Laut Ame­rika Serikat (AS) memaksa Jepang membuka diri terhadap Dunia Barat melalui Persetujuan Kanagawa. Restorasi Meiji merupakan peru­bahan pada stuktur politik dan sosial di Jepang, yang berlangsung selama 25 tahun, dilatarbelakangi oleh Perjanjian Shimoda dan Perjanjian Towsen Harris (Komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat). Kesho­gunan Tokugawa secara resmi ber­akhir 9 November 1867, Shogun To­kugawa XV, Tokugawa Yoshinobu, ”menyerahkan kekuasaan prero­gatifnya kepada Kaisar”. Dalam masa 10 hari, Yoshinobu mengun­durkan diri dari jabatan kepala negara—meski Yoshinobu masih tetap memiliki kekuasaan signifikan. Peristiwa ini menjadi titik awal restorasi kekuasaan kaisar (Taisei Hokan), Kaisar Komei (ayah Kaisar Meiji) yang didukung oleh aliansi pemimpin Domain Satsuma dan pemimpin Domain Choshu, naik tahta, 3 Februari 1867;

Kaisar (Pangeran) Matsuhito bergelar Teno Meiji, usia 18 tahun, naik tahta 30 Januari 1867—setelah ayahnya, Kaisar Komei wafat. Perio­de Jepang feodal berakhir: semua tanah milik Shogun Tokugawa dia­lih­kan jadi milik kaisar (1868), menjadi Jepang yang membuka diri pada Barat. Tahun 1871, semua daimyo dan mantan daimyo di­pang­gil/menghadap kaisar, mene­rima perintah pengembalian semua domain kepada Kaisar. Sekitar 300 domain (han) diubah menjadi pre­fektur dipimpin gubernur yang ditunjuk negara. Pada tahun 1888 beberapa prefektur dilikuidasi/dilebur, Jumlah prefektur menciut menjadi 75 prefektur. Pemerintah berjanji menggaji para mantan daimyo 1/10 pendapatan bekas wilayah sebagai penghasilan pribadi, dan semua utang/pembayaran gaji/tunjangan untuk para samurai dibayar negara.

Mulai pada tahun 1872, pendi­dikan dasar/pendidikan menengah/pendidikan tinggi diperkenalkan di Jepang. Data statistik menunjukkan kehebatan upaya pendidikan pada zaman Meiji. Pendidikan dasar 1871 ter­catat 25 persen, 1886 naik men­jadi 46 persen, dan 1906 melejit menjadi 95 persen. Untuk pen­didikan menengah dapat berjalan baik dengan perkembangannya kurang dramatis. Tahun 1873 terda­pat 20 sekolah, tahun 1901 mening­kat jadi 216 sekolah untuk anak lelaki/70 sekolah anak putri. Per­guruan tinggi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan khusus. perpus­takaan, museum, dan institusi lain, berkembang sangat pesat. Langkah Restorasi Meiji disempurnakan melalui Konstitusi 1889. Lalu, Je­pang mengakselerasi industrialisasi di Jepang yang menjadi modal kebangkitan Jepang sebagai satu kekuatan militer pada tahun 1905 di bawah slogan Negara Makmur, Militer Kuat. (UU Pendidikan Je­pang 1947, program wajib belajar: tiap warga negara 6-15 tahun berse­kolah selama sembilan tahun di SD dan SMP).

HARI Kamis (7/11) malam lalu, bersama rekannya/sesama di PGAN 6 Tahun Gunungpangilun Padang dulu (1973-1973), dosen Pasca­sar­jana Universitas Negeri (UNP) Padang, Prof. Dr. H. Mestika Zet MA, Cucu menjadi panelis dalam bedah buku Willy Aditya berjudul Indonesia di Jalan Restorasi, Politik Gagasan Surya Paloh. Willy Aditya, Ketua Umum Liga Mahasiswa, dan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nas­Dem (bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggota); Buku setebal 187 hala­man+xxix halaman itu diterbitkan oleh Populis Institute Jakarta, Cet. I, 2013. Dalam bedah buku itu, hadir langsung author buku Willy Aditya, yang adalah seorang putra Minang­kabau/Sumatera Barat, asal Solok, dan terbilang salah seorang pendiri Partai NasDem. Sebelum di Padang, buku Indonesia di Jalan Restorasi, Politik Gagasan Surya Paloh, itu sudah dibedah di beberapa kota lainnya di Indonesia.

Secara subyektif, Cucu Magek Dirih relatif cukup mengenal sosok Surya Paloh. Dalam perkembangan mutakhir, Surya Paloh merupakan pendiri dari organisasi kemasya­rakatan NasDem—kemudian kita lebih mengenal Surya Paloh sebagai Ketua Umum DPP Partai NasDem. Surya Paloh adalah seorang pengu­saha. Ia sudah merintis usahanya sejak masih remaja di Sumatera Utara. Ia juga terlibat dalam kegia­tan beberapa organisasi, khususnya organisasi ang kemudian menjadi FKPPI. Di Jakarta, kemudian ia masuk dalam lingkungan Cendana, dan usahanya semakin berkembang. Kemudian, ia menjadi salah seorang pengusaha nasional/konglomerat Indonesia yang menonjol—dengan sejumlah perusahaan bergerak dalam beberapa bidang bisnis. Yang unique, ia mempunyai perhatian sejak awal bergerak pada bidang bisnis/usaha penerbitan pers (Ha­rian Prioritas dan Harian Media Indonesia) dan stasiun televisi (TV) swasta.

Dalam bidang politik, Surya sudah terjun ke dunia pergerakan. Antara lain, ia masuk dalam barisan KAPPI yang bersama eksponen Ankatan 1966 lainnya meruntuhkan rezim Orde Lama dan penyingkiran Presiden Soekarno. Sesuai perkem­bangan iklim usaha dan politik pada masa Orde Baru, Surya Paloh, mela­lui FKPPI, masuk dalam elite Go­longan Karya. Karir politik Surya sampai ke puncak, pascakekuatan sosial politik Golongan Karya men­jadi Partai Golkar, dan ia menjadi Ketua Dewan Penasihat saat Ketua Umum DPP Golkar dijabat Jusuf Kalla. Ia memiliki akses dan ling­kungan pergaulan politik di level elite ­politik nasional. Dan kemudian, Surya Paloh jadi kandidat terkuat suksesi Jusuf Kalla. Saingannya, pengusaha nasional Aburizal Bakrie yang kemudian memenangkan per­saingan merebut posisi kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam Munas Partai Golkar di Pekanbaru.

Surya Paloh menyebut dirinya seorang Soekarnois—walau bagi Cucu Maek Dirih agak absurd kare­na ketika ikut dalam KAPPI di Su­matera Utara ia ikut meruntuhkan rezim Orde Lama/penyingkiran Presiden Soekarno. Surya Paloh memiliki pesona seperti seorang Soekarno. Selalu berbicara tanpa teks—mengesankan ia sangat me­nguasai masalah secara detail ten­tang apa yang disampaikannya. Cara bicaranya yang jelas dan terken­dali, retorik—pintar memilih kata dengan penekanan (diksi) yang kaya dan menyusun kalimat yang berdenyut/menggetarkan, suara bariton me­nam­bah daya pukau dari apa yang disampaikannya—menampilkannya layaknya seorang orator ulung. Whatever, setidaknya dalam pen­cer­matan Cucu Magek Dirih, tokoh Surya Paloh memenuhi standar moral politik tinggi, seperti dika­takan filsuf Bertrand Russel (Power: A New Social Analysis, diterje­mahkan di Indonesia, Kekuasaan, Yayasan Obor Indonesia, 1988). Yaitu, berpolitik setelah sukses secara ekonomi. Surya Paloh me­miliki komitmen yang luar biasa mendanai pembentukan/pendirian dan penumbuhan/pengembangan sebuah partai baru (Partai NasDem) dengan dana pribadi dan dalam jumlah yang fantastis (disebut-sebut ia menyisihkan sampai Rp 2 triliun).

LALU, restorasi Indonesia, poli­tik gagasan Surya Paloh, berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi umum Indonesia pascaReformasi 1998—bahkan termasuk penataan dan praktik pengelolaan negara/pemerintahan yang justru sangat membebani negara/mempriha­tin­kan masyarakat karena cita-cita kesejahteraan rakyat yang diharap­kan tidak menjadi lebih baik bila­ma­na dibandingkan dengan masa Orde Baru. Lalu, muncul kegelisahan yang paling: kembali ke UUD 1945, seper­ti dikemukakan sejumlah petinggi TNI dan termasuk Prof. Dr. Dimyati Hartono Dkk, yang menyebut Res­to­rasi Amandemen UUD 1945 atau Gerakan Politik Restorasi terhadap Amandemen UUD 1945—restorasi me­lalui pembangunan hukum; kem­bali ke UUD 1945. Di antara yang mencermati fakta-fakta dan perkembangan sistem/praktik poli­tik bangsa/negara itu termasuk Surya paloh yang merumuskan dalam kalimat/ungkapan yang lebih simpel. Empat kata kunci: mem­per­baiki; mengembalikan; memu­lih­kan; dan mencerahkan.

Restorasi merupakan mengem­balikan Pancasila menjadi jati diri negara bangsa sebagai dasar kehi­dupan bersama. Restorasi bukan jalan pintas. Syarat utama: peru­bahan mendasar, menyeluruh/terpadu, yang melibatkan populasi besar dengan pengerahan energi berpikir yang kuat, terarah, dan berjangka waktu panjang. Restorasi Indonesia, bertitik-tumpu pada perubahan pola pikir masyarakat Indonesia dari kepura-puraan men­jadi keterus-terangan! Awal resto­rasi sebagai gerakan perubahan memperbaiki kondisi negara, bang­sa, dan masyarakat, yang rusak dan menyimpang dari tujuan (tertuang pada pembukaan UUD 1945). Neo­liberalime mencengkraman ekono­mi Indonesia. Reformasi 1998 seba­gai sebuah ikhtiar demokratisasi Indonesia ternyata menyisakan keke­ce­waan. Demokratisasi jadi rutinitas kekuasaan tanpa memunculkan para pemimpin berkualitas/visio­ner/layak diteladani. (*)

http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=4118

 

bengkulu RASIS Toleransi PILKADA Surya Paloh Willy Aditya NasDem Kepri Surya Paloh Politik Gagasan Yemmi Livenda Dara Wita Anastasia 35 31 Dukung Kenaikan BBM KIH Nasdem Joko Widodo KIH Susilawati Kepri Kepri Damai Selat Malaka Damai Aceh War of Position on Asia Pacific Region I Kecurangan Pilpres Siskamling Tugas TNI Melawan Bencana Filsafat Barat Filsafat Timur Virtue Kebajikan Militer dan masyarakat Sipil Satpol PP Kewarganegaraan Moral Dimensi Moral Partikelir Keamanan Kontraktor Kinerja Citra Pelayanan Polisi Perang Amerika Serikat Jendral Soedirman Restorasi Virtue Militer Ideologi Ideologi KKP Perdamaian Wajib Militer demokrasi Hak Warga negara Wajib Militer human security Konvensi Politik Modern Mitos Semangat Pencerahan Restorasi Kepartaian U-19 Timnas INS Minang Kabau Filsafat kerja Minang Kabau Dialektika Rantau Solidaritas Visual Ironi Takdir Indonesia Negara Maritim Indonesia Semangat Pemuda Pemuda Republikanisme Uniform Civilian SBY POLRI TNI Defence Study Pertahanan Keamanan Defence Study Pertahanan Keamanan Tanda Tiga Lima 35 Joko Widodo Jokowi indonesia restorasi restorasi indonesia Indonesia di jalan restorasi Martir Demokrasi Kenaikan Gaji Mentri Nasdem Willy Aditya Gubernur Sumatera Barat Gubernur Sumatera Barat Catatan Adiwijaya Camilo Alif Alif Camilo Adiwijaya Parlemen Politik DPR

Artikel Terkait

    0 Komentar Pada Artikel Ini

 

Tinggalkan Komentar